 |
| Kades Batu Kuta, Edy Anshori, SE. saat bersama Gubernur NTB |
Jumlah masyarakat setempat yang merantau ke luar negeri sebagai PMI menimbulkan sejumlah masalah sosial, seperti meningkatnya angka perceraian dan pernikahan dini. Sebagai upaya mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Desa Batu Kuta menginisiasi program Desa Ramah Perempuan. Melalui program ini, desa berusaha memberdayakan mantan PMI maupun keluarga PMI agar lebih mandiri dan sejahtera.
Kepala Desa Batu Kuta, Edy Ansori, SE., menjelaskan bahwa gagasan Desa Ramah Perempuan muncul sebagai bentuk perhatian terhadap banyaknya warga yang berangkat menjadi PMI atau TKI/TKW. Ia menambahkan, “Karena isu perceraian itu banyak yang terjadi, karena itu kami membuat wadah (Desa Ramah Perempuan) di desa untuk mengumpulkan istri-istri PMI yang berangkat ke luar negeri dan eks PMI, dan kami berdayakan,” tuturnya saat wawancara pada Senin (18/5).
Saat ini, desa telah memulai pendataan warga yang berstatus PMI, eks PMI, maupun keluarga PMI. Dari data sementara, tercatat sekitar 120 orang yang tersebar di ketiga kategori tersebut. Mereka diberdayakan melalui berbagai program seperti usaha pembibitan tanaman green house, peternakan unggas, dan budidaya ikan lele. Program ini pun dikolaborasikan dengan inisiatif desa mandiri pangan, guna memperkuat sinergi antara keduanya.
Dengan langkah ini, Edy berharap pemberdayaan warga dapat berlangsung secara berkelanjutan. Ia juga mengharapkan perhatian dari pemerintah daerah terhadap keberlangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga PMI, termasuk eks PMI.
Selain itu, desa menjalin kerja sama dengan PKK setempat untuk membina dan memberdayakan keluarga PMI maupun eks PMI. Mereka dilibatkan sebagai anggota PKK dan kader posyandu. “PKK Desa mengikuti lomba Hatinya PKK, dan alhamdulillah dengan keberadaan (Desa Ramah Perempuan), Desa Batu Kuta menjadi pilot project oleh PKK,” ujarnya.
Melalui berbagai intervensi ini, diharapkan istri dan keluarga PMI memiliki usaha sendiri sehingga mereka memiliki penghasilan tetap setelah suami kembali dari luar negeri. Dengan demikian, mereka dapat mandiri dan tidak lagi tergiur untuk kembali menjadi TKI.
Tak hanya keluarga, perhatian juga diberikan kepada anak-anak yang ditinggalkan, baik dari segi pendidikan formal maupun non-formal. Desa berkoordinasi dengan Kementerian Sosial melalui Sentra Paramita dan Pemkab untuk memastikan anak-anak PMI dapat bersekolah di sekolah rakyat dan memperoleh program bantuan sosial seperti KIP dan bansos lainnya. “Apapun program pemerintah, kami usahakan agar mereka sejahtera dan tidak lagi kembali menjadi TKI,” tambah Edy.
Sementara itu, Kepala Bidang Tenaga Kerja di Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Lombok Barat, Wardhatul Ainy, S.Pd., M.Pd., menyampaikan bahwa tren keberangkatan PMI ke luar negeri semakin meningkat. Pada tahun ini, dari Januari hingga April, sebanyak 1.293 orang calon PMI memperoleh rekomendasi dari dinas untuk berangkat ke luar negeri.
“Terhitung sejak bulan Januari hingga April, rekomendasi yang kami terbitkan sebanyak 1.293 orang,” jelasnya. Ia menambahkan, pihaknya tidak dapat memastikan apakah calon PMI tersebut benar-benar berangkat, karena proses keberangkatan tetap melalui BP3MI, dan dinas hanya bertugas menerbitkan rekomendasi.
(Ria)
0 Komentar