ErakiniNews.Id | Lombok Timur — Program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Lombok Timur tahun 2026 menjangkau 214 lembaga. Peningkatan jumlah penerima tersebut mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi agar pelaksanaan pembangunan sekolah berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan dalam pengelolaan anggaran.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Silaturahmi dan Koordinasi Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Pendopo Bupati Lombok Timur, Senin (21/9/2026).
Pertemuan itu diikuti kepala satuan pendidikan jenjang PAUD, SD dan SMP, jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sejumlah pimpinan OPD terkait, kepala UPTD se-Kecamatan Selong, serta perwakilan Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Timur.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengatakan bertambahnya jumlah sekolah penerima program harus diikuti dengan kesiapan pengelolaan di tingkat satuan pendidikan. Ia menilai para kepala sekolah membutuhkan pemahaman yang kuat karena program revitalisasi memiliki mekanisme pengelolaan yang berbeda dari kegiatan sekolah pada umumnya.
Menurut Haerul, pemerintah daerah berkepentingan memastikan program tersebut tidak hanya selesai secara fisik, tetapi seluruh prosesnya dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, perencanaan hingga pelaporan penggunaan dana harus dilakukan secara tertib.
Ia meminta setiap pihak yang terlibat menjadikan keterbukaan, akuntabilitas dan kecermatan sebagai dasar dalam menjalankan program.
“Jangan sampai karena kurang memahami prosesnya kemudian terjadi kesalahan. Semua harus dicatat, dibuktikan dan dijalankan sesuai aturan,” ujar Haerul.
Kepala sekolah juga diingatkan agar tidak tergesa-gesa dalam menyetujui maupun menandatangani dokumen. Setiap berkas yang berkaitan dengan penggunaan dana harus terlebih dahulu dipahami agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan konsekuensi di kemudian hari.
Haerul turut meminta unsur pengawasan di tingkat wilayah ikut terlibat dalam memantau pelaksanaan program. Pengawasan bersama tersebut dinilai penting untuk memastikan berbagai tahapan pekerjaan tetap berada pada jalurnya.
Di luar aspek administrasi dan keuangan, Bupati menekankan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan pada akhirnya harus berkontribusi terhadap kualitas peserta didik. Sekolah yang direvitalisasi diharapkan mampu memberikan lingkungan belajar yang lebih mendukung.
“Fasilitas itu merupakan bagian dari ikhtiar kita meningkatkan mutu pendidikan dan menyiapkan anak-anak menjadi generasi yang cerdas, berakhlak dan bermoral,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur M. Nurul Wathoni menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan terhadap sekolah penerima sesuai arahan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
Ia menyebut jumlah penerima program di Lombok Timur mengalami kenaikan signifikan. Pada 2025, revitalisasi hanya diberikan kepada 60 satuan pendidikan, sedangkan pada 2026 jumlahnya mencapai 214 lembaga.
Penerima program tersebut tidak hanya berasal dari sekolah negeri. Sejumlah satuan pendidikan swasta juga memperoleh dukungan, sehingga revitalisasi mencakup lebih banyak lembaga pendidikan di daerah.
Wathoni menyampaikan Lombok Timur menjadi daerah dengan penambahan penerima revitalisasi terbesar di kawasan Bali dan Nusa Tenggara. Besarnya cakupan program itu sekaligus membutuhkan pola pendampingan yang lebih kuat.
Dalam pelaksanaannya, sekolah dapat memperoleh dukungan dari komite dan konsultan yang ditunjuk satuan pendidikan. Keterlibatan berbagai pihak tersebut diharapkan membantu sekolah dalam memahami aspek teknis serta tata kelola dana revitalisasi.
Pembenahan fasilitas pendidikan di Lombok Timur juga dilakukan melalui skema kemitraan. Pemkab bekerja sama dengan lembaga filantropi Happy Hearts Indonesia dan Pemerintah Australia untuk merevitalisasi 12 satuan pendidikan secara bertahap.
Dari jumlah tersebut, enam satuan pendidikan telah mendapatkan realisasi program. Salah satu lokasi yang telah tersentuh kerja sama tersebut berada di Montong Ba’an Selatan.
Wathoni menilai dukungan terhadap revitalisasi merupakan peluang untuk mempercepat peningkatan sarana pendidikan di Lombok Timur. Namun, seluruh bantuan harus dikelola dengan penuh tanggung jawab agar tujuan program dapat tercapai.
Selain mengawal program yang telah berjalan, pemerintah daerah juga terus menjaga komunikasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI untuk memperoleh dukungan terhadap berbagai kebutuhan pembangunan di Lombok Timur.
Kegiatan koordinasi ditutup dengan pemaparan Plt. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur dan sesi diskusi bersama peserta. Forum tersebut membahas sejumlah hal terkait pengawasan, pengelolaan anggaran serta pertanggungjawaban program.
Dengan bertambahnya jumlah penerima hingga 214 satuan pendidikan, Pemkab Lombok Timur berharap program revitalisasi 2026 mampu mempercepat perbaikan fasilitas sekolah sekaligus dilaksanakan dengan tata kelola yang tertib dan bertanggung jawab. (red)
E_01
Social Footer